Brosur Propoganda:
HUT RI Ke-68
Belajar dan Berjuang Untuk Mengabdi Pada Kemerdekaan Sejati Rakyat Indonesia
Salam Demokrasi!
Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar dan teristimewa di dunia yang letaknya sangat strategis. Berdasarkan laporan Indonesia melalui konferensi PBB pada Tahun 1987, ada sekitar 17.508 pulau dan 5 pulau besar yang membentang dari Sabang sampai Merakau. Sehingga posisi ini sangat mempengaruhi percaturan dunia baik itu di bidang ekonomi,politik serta sosial-budaya. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang melimpah ruahpula. Hasil lautnya, darat, tambang, hutan tak ternilai hargannya. Sementara jika dilihat dari sumber daya manusianya, Indonesia menempati urutan keempat terbanyak penduduknya di dunia, yang dihiasi akan keanekaragaman suku, agama, ras, yang membuat negara Indonesia menjadi sempurna.
oleh karena itu pula, kolonial asing tertarik untuk menguras/menghisap sumber kekayaan alam, manusia di negeri ini. Alhasil, Rakyat Indonesia terjajah beratus-ratus tahun lamanya oleh Belanda dan dilanjutkan oleh fasis Jepang. Namun Rakyat Indonesia bukanlah rakyat yang bertipe lemah dan tunduk ditindas. Revolusi Borjuis Agustus 1945 adalah puncak dari pergolakan yang membakar kesadaran massa rakyat sejak awal abad ke-17, dan pergolakan yang paling massif sejak awal abad 20. Rakyat Indonesia berhasil mengusir penjajahan langsung atau menghancurkan pemerintahan jajahan yang ada di Indonesia. Akan tetapi gagal membebaskan diri sepenuhnya dari cengkeraman Imperialis, karena masih bercokolnya kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik mereka di Indonesia, terutama melalui komprador-kompradornya [1]di dalam negeri. Kemudian lahirlah pertanyaan yang paling mendasar atas keadaan objektif hari ini, Apakah benar Indonesia sudah merdeka baik secara politik, ekonomi, sosial dan budaya di HUT RI Ke-68 ? Tentu ini bisa terjawab jika kita mengerti akan makna kemerdekaan secara hakiki yakni Merdeka dan berdaulat atas negaranya sendiri yang mempunyai identitas nasional yang bebas dari belenggu Imperialis AS dan feodal[2]serta sekaligus mengukuhkan identitas kebangsaan yakni identitas masyarakat yang mandiri dan bersatu secara teritori, ekonomi, bahasa, dan karakter nasional.
Akan tetapi secara historis kemerdekaan revolusi borjuis [3]tahun 1945 sampai dengan tahun 2013 yang telah mencapai usia ke-68, tentu mejadi sebuah ceremonial bagi kemerdekaan yang dirayakan oleh rezim boneka beserta tuan tanah di Indonesia. karena dibalik kemerdekaan tersirat dalam perjanjian-perjanjian kompromis dahulu oleh founding father dengan pihak musuh. Indonesia resmi menjadi negara Setengah Jajahan melalui kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949 yang ditandatangai oleh Hatta dan Sjahrir. Melalui KMB tersebut, imperialisme menemukan klik reaksioner dalam negeri yang memberikan banyak keuntungan secara ekonomi, politik, budaya dan kemiliteran bagi imperialisme serta menimbulkan kerugian di pihak rakyat Indonesia. Secara ekonomi, perjanjian KMB telah memberikan jaminan terhadap keberlangsungan kepentingan-kepentingan imperialisme di Indonesia, terutama dari upaya-upaya nasionalisasi. Secara politik, perjanjian KMB telah menempatkan Indonesia sebagai anggota negara persemakmuran di bawah kaki imperialisme Belanda yang sekarang pada kekuatan Imperialis AS. Demikian pula secara kemiliteran, imperialisme mendapatkan keuntungan karena tidak harus berhadap-hadapan secara langsung dengan kekuatan bersenjata rakyat yang akan memakan biaya dan menimbulkan kerugian besar di pihak mereka. Dominasi imperialis di Indonesia melahirkan klas borjuis besar komparador, klas borjuis perpanjangan tangan yang dengan setia melayani kepentingan imperialis, atau kerap disebut Neokolonialisme.[4] Demikian pula Revolusi Agustus 1945 gagal menghancurkan kekuatan feodalisme. Justru feodalisme lah yang menjadi basis sosial bagi imperialis agar bisa mempertahankan syarat-syarat hidupnya yaitu tersedianya bahan mentah, tenaga kerja murah, tempat pemasaran, dan eksport capital untuk keuntungan industri mereka.
Dominasi Imperialisme khususnya AS di Indonesia semakin nyata pasca naiknya Jenderal Soeharto sebagai rezim boneka Imperialisme pimpinan AS. Selama pemerintah Soeharto, negeri-negeri Imperialis menancapkan dominasinya di Indonesia dengan cara mengeruk sumber daya alam Indonesia baik yang di daratan dan perairan, mengeksploitasi tenaga kerja Indonesia dan menjadikan rakyat Indonesia sebagai konsumen dan pasar bagi produk barang dan jasa milik negeri-negeri Imperialis. Untuk melanggengkan kepentingan hal tersebut, rezim boneka Soeharto pun melakukan berbagai macam tindakan kekerasan, pelanggaran HAM dan represif terhadap gerakan rakyat baik, buruh, tani, mahasiswa yang mencoba menuntut hak-hak demokratis mereka. Walaupun rezim boneka Soeharto yang memakan jutaan korban jiwa untuk memuluskan kepentingan Imperialis telah tumbang (Menurut Komandan; Resimen Para Komando Angkatan Darat/RPKAD Sarwo Edhie, Hampir 3 juta rakyat dibantai) untuk membangun Rezim boneka Soeharto). Namun ironi, di bawah tampuk kepemimpinan rezim SBY semakin menjadi-menjadi melakukan penindasanya terhadap rakyat Indonesia. Sejak periode I sampai ke-II, SBY telah mengambil kebijakan dengan menaikkan harga BBM sebanyak 4 kali. kemudian memperpanjang kontrak karya dengan PT Freeport, menjual blok Cepu kepada PT Exxon Mobile Indonesia,memberikan isyarat pada Total E&P untuk memperpanjang. Berdasarkan Badan Pemeriksaan Keungan (BPK) Negara perusahaan asing menguasai 70 persen pertambangan migas, 75 persen tambang batu bara, bauksit, nikel, timah dan 85 persen tambang tembaga dan emas [5](tentu itu realese dari pemerintah, pasti di lapangan akan jauh dari data tersebut). kemudian melakukan perampasan tanah kepada tani untuk perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran, pemerintah juga tidak mampu melindungi keselamatan bagi buruh migran. Sedangkan persoalan lain menggabungkan anggaran pendidikan dengan gaji-tunjangan bagi guru, dosen dan karyawan sehingga pendidikan yang mahal bahkan secara ekstrem liberasasi di dunia pendidikan dengan adanya UU PT. Ditambah Kawasan Ekonomi khusus, MP3EI, UU Pengadaan Tanah, UU Ormas dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia.
HUT RI Ke-68 & Wajah Kusam Pendidikan Indonesia
Yang perlu diingat bahwa salah-satu tujuan Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang termaktub dalam pembukaan alinea ke 4. Tentunya untuk mewujudkan cita-cita tersebut harus dapat dijamin oleh negara atau dalam hal ini pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas hidup, kebudayaan, taraf berpikir, ilmu pengetahuan dan peradaban rakyat Indonesia. Pemerintah harus dapat mendayagunakan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya menciptakan tenaga kerja-tenaga kerja ahli yang mampu mengembangkan perekonomian, teknologi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Namun dengan adanya keberadaan rezim boneka Imperialis pimpinan AS yakni SBY-Boediono yang disokong dengan para borjuasi komprador dan kapitalis birokrat selalu membuat rakyat Indonesia masuk dalam ke lubang lumpur kenistaan. Hal ini ditandai dengan masih tinggi angka kemiskinan, masih rendahnya akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, mahalnya biaya pendidikan, tidak meratanya dan minimnya persebaran fasilitas pendidikan, tinggi angka buta huruf, tinggi angka putus sekolah, tingginya angka pengangguran terbuka dan masih banyak lagi. Dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia di sektor pendidikan ditentukan oleh keadaan atau kondisi obyektif yang dihadapi oleh rakyat Indonesia.
Tingginya angka kemiskinan di desa [6]tentunya akan berpengaruh dengan kualitas dan akses pendidikan bagi masyarakat Pedesaan. Apalagi dengan minimnya fasilitas seperti, gedung, ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan. Diperparah lagi dengan adanya pungutan-pungutan baik yang terjadi di pendidikan dasar dan menengah, angka putus sekolah yang ada di pedesaan semakin tinggi. Tingginya angka putus sekolah di pedesaan juga dipengaruhi oleh besarnya nominal biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh keluarga di petani di pedesaan. Biaya pendidikan ini biasanya meliputi dalam hal ini ongkos perjalanan sang anak, biaya pakaian, biaya alat tulis dan pungutan atau biaya pendidikan di Indonesia. tentunya persoalan kemiskinan di perkotaan akan melahirkan permasalahan sosial yang lebih kompleks.Semantara Kemiskinan yang terjadi di perkotaan diperburuk penduduk desa yang melakukan urbanisasi. Urbanisasi penduduk desa ke kota, dikarenakan di pedesaan tidak terdapat lapangan pekerjaan (hilangnya akses atas tanah karena monopoli) yang mampu memperbaiki nasib atau meningkatkan kesejahteraan mereka. Kemiskinan yang terjadi di perkotaan pun, mendorong terjadinya banyak persoalan sosial seperti tingginya angka kriminalitas, tingginya angka pengangguran, maraknya kegiatana anti sosial, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan mereka yang bekerja sebagai buruh atau pekerja kasar atau kuli bangunan-pasar tidak mendapatkan upah yang layak atau mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tentu penerapan upah murah inilah yang menjadi faktor utama selain praktek komersialiasi pendidikan bagi masyarakat miskin di perkotaan sangat rendah sekali peluangnya untuk mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas.
Sektor pendidikan yang harusnya menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan sumber daya manusia demi kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan konstitusi UUD 1945 beserta pasalnya sebagai pedoman Negera RI Merdeka, sudah menjadi sebatas khiasan yang diinjak-injak dengan liberalisasi di dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi Indonesia. tentu dengan adanya kebijakan UU Dikti secara terbuka negara menyerahkan pendidikan tinggi pada kepentingan Imperialis atau pemilik modal untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari dunia pendidikan tinggi. Manifestasi dari UU PT bisa dilihat dari sistem pembayaran baru yakni UKT yang hakekatnya bertujuan menaikkan ?Uang Kuliah Tinggi? serta berbagai kerjasama kampus dengan tuan tanah baik lokal ataupun besar yang menjadikan kampus sebagai investasi dan kedok sosial untuk menguasai lahan di Indonesia. bahkan kerjasama Imperialis AS dengan Indonesia melalui pendidikan tinggi semakin massif dan membahayakan. Kerjasama sama penelitian, kurikulum, pergantian pelajar/dosen Indonesia-AS, program American Corner, merupakan skema untuk transformasi budaya Imperialisme demi kepentingan penguasan atas ekonomi, politik dan budaya di Indonesia. selain itu Imperialis AS menganggap bahwa sektor pendidikan di Indonesia sangat menarik untuk mendapatkan untung yang besar bagi perusahan-perusahan raksasa AS yang sedang mengalami krisis berkepanjangan.
Dengan kondisi sedemikian rupa, tentunya kita harus menuntut hak-hak demokratis rakyat Indonesia pada umum dan mahasiswa di pada khususnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkampanyekan persoalan yang dihadapi oleh rakyat kepada massa luas bahwa penyebabnya berasal dari sistem setengah jajahan dan setengah feudal yang dijalankan oleh rezim boneka SBY-Boediono bersama borjuasi komprador. Hal ini ditujukan untuk membangkitkan kesadaran massa luas untuk berjuang mendapatkan hak-haknya dan juga ajang untuk memblejeti kebusukan rezim SBY Boedino yang hanya membuat airmata dan darah rakyat Indonesia terus mengalir tiap detiknya.
Dalam rangka memperingati HUT RI ke 68 dan Hari Buta Aksara, kita menuntut kepada rezim SBY-Boediono untuk:
- Pendidikan Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi Pada Rakyat
- Sekolah Gratis, Kuliah Murah, UU PT-UKT Dibatalkan
- Hentikan Liberalisasi, komersialisasi, Privatisasi di Dunia Pendidikan (Junk WTO,APEC))
- Berikan kesejahteraan bagi guru, dosen dan karyawan dengan pos anggaran yang terpisah dari anggaran pendidikan
- Sediakan Sarana dan Fasilitas pendidikan yang memadai
- Berantas Korupsi di dunia Pendidikan
- Berantas buta huruf di Indonesia(Menjelang Hari Buta Aksara 8 September)
- Menciptakan dan Perluas Lapangan Pekerjaan Bagi Rakyat Indonesia
- Berikan Upah Layak Bagi buruh dan Hentikan PHK
- Hentikan Monopoli dan Perampasan atas Tanah
Demikianlah bahan propoganda untuk Menyambut HUT RI Ke-68. Sambut Hari kemerdekaan dengan Semangat Pelayanan Massa di kampus-kampus menuju Kota sampai ke Desa-desa!
Merdeka Tanda Tanya (?) Atau Merdeka Tanda Seru (!) Semua ada ditangan kita!
Jayalah Perjuangan Rakyat Indonesia !
Jayalah Front Mahasiswa Nasional !
Pimpinana Pusat
Front Mahasiswa Nasional (FMN)
L. Muh. Hasan Harry Sandy Ame
Sekretaris Jenderal
[1] Arti dari komprador adalah kaki tangan, atau pemerintahan reaksioner yang menopang kepentingan Imperialis di Indonesia, melalui borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar. Sejarah mencatat, bahwa sekutu yang paling setia dari Imperialis dari masa ke masa adalah tuan tanah baik di Indonesia ataupun bahkan di negeri-negeri lainnya yang bercorak jajahan dan setengah jajahan. Jadi Imperialis tidak akan begitu kuat tanpa adanya sokongan dari tuan tanah besar di Indonesia.[2] Imperialis AS adalah Pimpinan Tertinggi dari Kapitalime monopoli internasional yang secara dominan menguasai dunia dan juga di Indonesia baik keunggulan atas ekonomi, politik, budaya dan militernya. Watak dasar dari kapitalisme itu adalah eksploitatif, ekspansif dan akumulasi modal. Sedangkan secara komprensif lenin telah menjelaskan 5 ciri-ciri Imperialisme dalam buku ?V. I. Lenin, Imperialism, The Highest Stage of Capitalism, Progress Publisher, Moscow, 1975?. Sedangkan Feodal adalah Borjuasi besar komprador dan Tuan Tanah Besar yang yang dijadikan imperialis menjadi basis sosial di Indonesia atas monopoli tanah rakyat. ada 4 tipe tuan tanah; Pertama, Negara sebagai tuan tanah. Kedua, komprador atau tuan tanah besar yg berhubungan dengan Imperialis. Ketiga, tuan tanah yang tidak berhubungan dengan Imperialis (lokal). Keempat,tuan tanah klasik yg menguasai tanah secara turun-temurun. Dan paling dominan masa sekarang adalah tipe pertama dan kedua.[3] Revolusi borjuis atau lebih lengkap revolusi borjuis demokratik tipe lama adalah tindakan pengambilalihan kekuasaan dengan kepemimpinan kelas borjuis yang tidak mengubah sistem yang usang, lama menjadi sistem yang baru tanpa penindasan baru.[4] Neokolonialisme adalah bentuk penjajahan baru baik secara politik, ekonomi, budaya yang dilakukan negara Imperialis (negera maju) terhadap negara setengah jajahan (negara berkembang). Imperialis menggantikan strategi pendudukan langsung secara fisik (militer) untuk menguasai suatu negara, namun lebih menggunakan strategi melahirkan negara boneka yang dapat dikontrol untuk tunduk atas kepentingan imperialis. Imperialis juga melahirkan instrument dalam menopang skema penindasan barunya melalui lembaga-lembaga internasional dan keuangan.[5] Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/07/31/092501380/BPK-Sebut-Sektor-Energi-Indonesia-Dikuasai-Asing. diunduh pada tanggal 14-08-2013, Pukul 15.55 WIB[6] kemiskinan per-september 2012 adalah 28,9 Juta dengan persebaran di Desa 18,08 Juta dan di kota 10,51 Juta (Sumber: www.bps.go.id/eng/?) indicator miskin yang berpenghasilan di bawah satu dolas US perhari.
Sumber : PP FMN (Seruan propaganda HUT RI ke-68)
Sumber : PP FMN (Seruan propaganda HUT RI ke-68)
reff : http://verdhistoria.blogspot.com/2013/08/front-mahasiswa-nasional-propaganda-hut.html
EmoticonEmoticon